KPK nyatakan sejumlah nama besar yang masuk dalam daftar penerima uang korupsi pengadaan E-KTP. Nama besar itu ada 3 kelompok di pusaran uang haram proyek e-KTP. Ketiga sektor itu adalah politikus, birokrat, dan swasta.

Akankah KPK bisa menegakkan keadilan dengan menciduk semua koruptor yang diduga terlibat. Akankah KPK merasa ketakutan menyebut nama-nama besar penerima uang haram proyek e-KTP di 3 sektor tersebut. Akankah KPK lebih berhati-hati karena trauma masa lalu? Wallahu A’lam Bishowab.

JAKARTA, SENTRALONE.COM – Pengacara kondang Mochamad AA, SH, M.Hum meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menerapkan Undang Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk memudahkan mengusut nama-nama besar dugaan tindak pidana pencucian uang dalam korupsi pengadaan e-KTP (kartu tanda penduduk elektronik).

“Segera terapkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), ini korupsi besar, harapan masyarakat besar,” kata AA panggilan publiknya saat di Gajah Mada Plasa Jakarta, Selasa, (22/5/2018).

AA menilai, nama KPK akan menjadi pertaruhan lantaran telah menyebut puluhan nama besar yang diduga ikut menikmati duit proyek e-KTP.

“jadi saatnya KPK menerapkan Undang Undang TPPU,” kata AA.

Perlu kita ketahui bersama bahwa awal pendirian KPK untuk menindak kasus korupsi yang sering luput dari tindakan hukum aparat penegak hukum. KPK berdiri sebagai tangan kanan rakyat.

Selain itu, Pembuatan e-KTP merupakan program kementrian dalam negeri era mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pada masa itu banyak terjadi penyalahgunaan KTP manual karena tidak terdata secera global di komputer. Seorang penduduk bisa memiliki KTP lebih dari satu dan menjadi akar masalah penyelewengan data kependudukan. Untuk itulah e-KTP dibuat agar bisa dilacak secara elektronik. Namun, dalam pelaksanaanya malah menimbulkan penyeleweng dari beberapa oknum pejabat dan politisi.

Editor : Far

LEAVE A REPLY