Inilah 12 Ketentuan Baru Kredit Usaha Rakyat yang Ditetapkan Pemerintah

#Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Editor In Chief 143 Kali Dilihat 0 Komentar

Inilah 12 Ketentuan Baru Kredit Usaha Rakyat yang Ditetapkan Pemerintah

Target Penyaluran Dana Bergulir UMKM. Foto: Ist

SURABAYA, SENTRALONE.COM – Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Menurut Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Iskandar Simorangkir, Permenko ini merupakan pengganti peraturan sebelumnya yang berlaku secara efektif mulai 1 Januari 2018.

Kementerian Koordinator Perekonomian menyosialisasikan 12 kebijakan terbaru terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR). Di tahun 2018, target penyaluran untuk sektor produksi menjadi minimum sebesar 50% dari target total penyaluran sebesar Rp 120 triliun.

Melalui KUR, pemerintah akan terus berupaya meningkatkan akses pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kepada lembaga keuangan dengan pola penjaminan, ujar Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir saat memberikan sambutan dalam Sosialisasi Program KUR Tahun 2018, Senin (29/1) di Surabaya.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR. Permenko ini merupakan pengganti peraturan sebelumnya yang berlaku secara efektif mulai 1 Januari 2018, lanjut Iskandar.

Adapun perubahan kebijakan KUR yang diatur dalam peraturan tersebut antara lain pertama, penurunan tingkat suku bunga KUR dari 9% menjadi sebesar 7% efektif per tahun; kedua, kelompok usaha sebagai calon penerima KUR; ketiga, skema KUR Khusus.

Keempat, skema KUR multisektor; kelima, pengaturan minimum porsi penyaluran KUR ke sektor produksi; keenam, mekanisme yarnen (pembayaran kredit setelah panen) dan grace period; ketujuh, perubahan istilah KUR Ritel menjadi KUR Kecil; kedelapan, plafon KUR mikro sektor produksi dan di luar sektor produksi.

Kesembilan, penyaluran KUR bersamaan dengan kredit lain yang diperbolehkan; kesepuluh, struktur biaya KUR penempatan TKI; kesebelas, KUR untuk masyarakat daerah perbatasan; dan keduabelas, KUR untuk optimalisasi Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Iskandar menerangkan, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian telah meningkatkan target penyaluran KUR di sektor produksi (pertanian, perikanan, industri pengolahan, konstruksi dan jasa produksi). Di tahun 2018, target penyaluran untuk sektor produksi menjadi minimum sebesar 50% dari target total penyaluran sebesar Rp 120 triliun.

Target tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mendukung kebijakan ketahanan pangan dan hilirisasi industri pada sektor UMKM, tegasnya.

Sedangkan, penyaluran KUR di sektor perdagangan mencapai sebesar Rp55,8 triliun (57,7 persen). Dibandingkan dengan kinerja 2016, penyaluran KUR di sektor produksi sampai dengan 31 Desember 2017 meningkat sebesar 9 persen.

Skema Khusus

Untuk mencapai target penyaluran KUR sektor produksi tersebut, pemerintah juga mendesain KUR Khusus. Skema KUR Khusus ditujukan untuk komoditas perkebunan rakyat, peternakan rakyat, dan perikanan rakyat.

KUR Khusus diberikan kepada kelompok dengan menggunakan mekanisme tanggung renteng termasuk pengusaha pemula yang ikut dalam kelompok, dan dikelola secara bersama dalam bentuk klaster dengan menggunakan mitra usaha.

“KUR Khusus ini bisa untuk membiayai peremajaan perkebunan kelapa sawit rakyat, pembelian kapal bagi nelayan dan penggemukan ternak rakyat. Adapun plafon KUR Khusus adalah di atas Rp25 juta sampai dengan Rp500 juta untuk setiap individu anggota kelompok,” kata Iskandar.

Jika dirincikan, adapun perubahan kebijakan KUR yang diatur dalam peraturan tersebut antara lain:

  1. Penurunan tingkat suku bunga KUR dari 9 persen menjadi sebesar 7 persen efektif per tahun;
  2. Kelompok usaha sebagai calon penerima KUR;
  3. Skema KUR Khusus;
  4. Skema KUR multisektor;
  5. Pengaturan minimum porsi penyaluran KUR ke sektor produksi;
  6. Mekanisme yarnen (pembayaran kredit setelah panen) dan grace period;
  7. Perubahan istilah KUR Ritel menjadi KUR Kecil;
  8. Plafon KUR mikro sektor produksi dan di luar sektor produksi;
  9. Penyaluran KUR bersamaan dengan kredit lain yang diperbolehkan;
  10. Struktur biaya KUR penempatan TKI;
  11. KUR untuk masyarakat daerah perbatasan;
  12. KUR untuk optimalisasi Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Zaenal Muttaqin
Redaksi

 

Tinggalkan Komentar