KOTABUMI, SENTRALONE.COM – Terkait polemik gerakan #2019GantiPresiden di sejumlah wilayah yang ada di Indonesia membuat Forum Masyarakat Sayang Demokrasi (Formasi) Kabupaten Lampung Utara melakukan Audiensi kepada pihak Bawaslu Lampura, Selasa(4/9).

Ketua Formasi Lampung Utara Zerdinal Pratama.SH mengatakan kepada wartawan Sentralone.com bahwasannya Audensi pada Bawaslu Lampura ini bertujuan untuk mempertegas sikap Bawaslu terkait gerakan #2019GantiPresiden.

“Kami ingin mendengar langsung pernyataan sikap Bawaslu Lampura, Apakah gerakan #2019GantiPresiden ini melanggar peraturan kampanye atau tidak. Karena kami menilai gerakan #2019GantiPresiden ini legal, sah dan konstitusional,” kata Zerdinal.

Zerdinal mengaku lega setelah mendengar jawaban dari pihak Bawaslu Lampung Utara bahwa gerakan #2019GantiPresiden ini adalah bagian dari hak demokrasi dan tidak ada unsur pelenggaran pemilu.

“Alhamdulillah sudah kita sampaikan kepada Bawaslu Lampura, serta sudah kita dengar bersama jawaban pihak Bawaslu Lampura, bahwasannya gerakan #2019GantiPresiden ini adalah bagian dari hak demokrasi yang mana sudah diatur dalam UUD 1945 Pasal 28e ayat (2) dan (3),” jelas ketua Forum Masyarakat Sayang demokrasi itu.

Ditambahkan Zerdinal, setelah melalukan audiensi dengan Bawaslu Lampung Utara, pihaknya juga akan mengadakan audiensi dengan KPU dan Polres Lampura, agar masyarakat mengetahui dengan jelas apakah gerakan #2019GantiPresiden itu melanggar hukum atau tidak.

Di tempat yang sama Ketua Bawaslu Lampura Hendri Hasyim membenarkan bahwasanya gerakan #2019GantiPresiden itu legal, sah dan konstitusional, bukan inkonstitusional.

Hendri Hasyim menyampaikan bahwasanya gerakan itu bagian dari hak demokrasi.

“#2019GantiPresiden itu bukan dari bagian kampanye, jadi sah-sah saja, karena dalam gerakan itu tidak mempromosikan bakal calon presiden manapun,” kata Hendri.

Disinggung mengenai maraknya alat peraga kampanye (APK) yang terpasang di sejumlah wilayah Kabupaten Lampung Utara, Hendri Hasyim secara tegas akan secepatnya menurunkan alat peraga kampanye (APK) tersebut.

“Secepatnya alat peraga kampanye itu kita turunkan, karena ini belum masuk dalam masa kampanye,” tegasnya.

Penulis : Ta Rasul
Editor : Hery Setia

LEAVE A REPLY