JAKARTA, SENTRALONE.COM – Bupati Boyolali Seno Samudro dilaporkan ke polisi lantaran diduga telah melakukan penghinaan kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Seno dilaporkan oleh Ahmad Iskandar terkait dugaan penghinaan tersebut.

Bareskrim Polri yang menerima laporan dari Ahmad Iskandar melimpahkan kasus Bupati Boyolali Seno Samodro yang memaki Prabowo Subianto ke Polda Jawa Tengah.

“Saya belum dapat informasi, tapi yang saya dengar ada yang melapor ke Mabes Polri tapi sudah dilimpahkan ke Polda Jateng karena Mabes Polri sudah cukup banyak,” ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Drs. Setyo Wasisto.SH. di kantornya, Jakarta, Selasa (6/11/2018).

Alasan pelimpahan tersebut karena Bareskrim banyak menangani perkara dan agar laporan segera ditangani.

Laporan Ahmad Iskandar ke Bareskrim itu tercatat dengan nomor LP/B/1437/XI/2018/BARESKRIM, tanggal 5 November 2018.

Pelaporan ini buntut dari pernyataan Bupati Seno yang diduga memaki Prabowo dengan nama binatang dalam bahasa Jawa.

Ahmad mengatakan, politisi PDIP itu memaki Prabowo saat berada di tengah massa yang memprotes Prabowo atas ucapannya soal ‘tampang Boyolali’.

“Kehadiran Bupati Boyolali dalam demo yang mengatasnamakan masyarakat tersebut sesuai fakta, data, dan rekaman video yang ada. Ia diketahui sempat berpidato yang pada pokoknya tidak pantas,” kata Ahmad di kantor Bareskrim Polri, Gedung KKP, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (5/11/2018).

Ahmad menambahkan, Seno juga meminta warganya untuk tidak memilih Ketua Umum Partai Gerindra itu sebagai presiden pada Pilpres 2019.

Kemarin, advokat pendukung Prabowo juga melaporkan Seno ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Kuasa hukum pelapor, Hanafi Fajri, mengatakan, patut diduga Bupati Seno sebagai pejabat negara telah mengajak warga untuk tidak memilih Prabowo.

“Karena tidak netral maka kami melaporkan ke Bawaslu dan ini berindikasi tindak pidana Pemilu,” ujar Hanafi di Gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Karena ada dua laporan terhadap Seno, Bareskrim akan berkoordinasi dengan Bawaslu.

“Koordinasi dengan Bawaslu apakah itu masuk dalam ranah proses unjuk rasa atau bukan, pidana umum apa bukan,” terang Kadiv Humas Polri Irjen Pol Drs. Setyo Wasisto. SH.

Editor : Hery Setia

LEAVE A REPLY