Freeport bisa terus mengekspor hasil tambang mereka...

JAKARTA, SENTRALONE.COM — Pemerintah Indonesia telah memperpanjang izin pertambangan Freeport sampai Juni 2018.

Dilansir Mining, izin usaha sementara tersebut dikeluarkan untuk PT. Freeport Indonesia, anak perusahaan Freeport McMoRan yang berbasis di Amerika Serikat.

Dengan dikeluarkannya izin tersebut, Freeport bisa terus mengekspor hasil tambang mereka, sementara perwakilan perusahaan dan pemerintah melanjutkan diskusi seputar izin operasi Freeport.

Diketahui, izin Freeport akan berakhir pada 10 Januari 2018 mendatang.

Proses diskusi ini dimulai awal tahun lalu setelah masyarakat marah atas kepemilikan asing yang menguasai tambang tembaga dan emas Grasberg semakin meningkat.

Menanggapi kemarahan publik tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mendorong Freeport agar melepaskan saham mayoritasnya jika ingin terus beroperasi di Indonesia.

Diberitakan Kompas TV, saat ini negosiasi pemerintah Indonesia dan Freeport masih alot.

Salah satunya adalah mengenai disvestasi 51% saham Freeport Indonesia.

Pembahasan disvestasi tersebut sering terkendala masalah penentuan harga saham.

Padahal di saat bersamaan, terdapat kewajiban dari Freeport untuk melepas sahamnya pada pemilik lokal.

Pemerintah, melalui Kementerian BUMN bahkan berupaya untuk mengauisisi hak partisipasi milik Rio Tinto.

Langkah tersebut diambil untuk mengatasi masalah kebuntuan pembahasan disvestasi saham yang menurut rencana akan diambil oleh Holding BUMN Pertambangan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pada hari Selasa bahwa negosiasi yang difokuskan pada perpanjangan kontrak, divestasi, pembangunan smelter, kewajiban fiskal dan hukum ini hampir selesai.

Dengan demikian, Freeport diperkirakan akan menerima izin jangka panjang sebelum batas waktu pada bulan Juni.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah meminta Freeport melepas 51% sahamnya, dan sebagai gantinya, pemerintah akan memberikan izin hingga 2041.

Akan tetapi draft pertama dari perjanjian tersebut ditolak oleh Freeport pada bulan September, dengan alasan mereka tak setuju dengan pengalihan disvestasi saham ke unit lokal. (*)

Berita ini telah diterbitkan oleh Tribunwow.c

LEAVE A REPLY