KLATEN, SENTRALONE.COM – Sejumlah SMP Negeri di Kabupaten Klaten melakukan pungutan kepada para siswa- siswinya jelang pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tingkat SMP/MTs.

Pungutan tersebut, digunakan untuk membeli sejumlah komputer yang akan digunakan dalam pelaksanaan UNBK dan untuk tambahan biaya les siswa yang akan mengikuti UNBK.

Pantauan Sentralone.com, besarnya pungutan di tiap sekolah berbeda- beda, mulai dari Rp.20 ribu hingga Rp.300 ribu.

Pungutan tersebut, tidak hanya berlaku bagi siswa kelas IX saja, namun, siswa kelas VII dan VIII tak luput dari pungutan yang mengatasnamakan komite sekolah.

“Betul pak, ada pungutan dari sekolah untuk beli komputer dan tambahan biaya les,” ujar salahsatu siswa SMP Negeri di Klaten yang enggan disebutkan namanya.

Data yang dihimpun Sentralone.com, di SMPN 1 Wedi, SMPN 2 Pedan dan SMPN 1 Karangdowo jumlah pungutan adalah sebagai berikut, untuk di SMPN 1 Wedi dan SMPN 2 Pedan, siswa kelas VII dikenakan pungutan Rp.100 ribu, sedangkan siswa kelas VIII sebesar Rp.200 ribu dan kelas IX dipungut Rp.300 ribu.

Sedangkan di SMPN 1 Karangdowo siswa kelas VII dan kelas VIII dikenakan pungutan Rp.20 ribu dan kelas IX dipungut Rp.100 ribu.

Mengacu dari data diatas, jika dikalkulasikan dengan jumlah siswa yang ada di SMPN 1 Wedi yang berjumlah 762 siswa, maka total pungutan yang dikumpulkan pihak sekolah sebesar Rp.125,400,000.

Kepala Sekolah SMPN 1 Wedi, Wiyono, S.Pd., M.Pd ketika dikonfirmasi membantah keras bahwa pihaknya melakukan pungutan UNBK dan mengaku tidak tahu menahu tentang adanya pungutan tersebut.

”Tidak benar dan tidak ada dari pihak sekolah melakukan pungutan!” tegasnya, kepada Sentralone.com, sekitar awal bulan lalu.

Lebih lanjut, Wiyono menjelaskan, pungutan tersebut yang melaksanakan adalah Komite Sekolah bukan Kepala Sekolah, hal ini sebagaimana diatur dalam Permendikbud No.75/2016 tentang Komite Sekolah.

“Hal ini dilakukan untuk melengkapi sarana dan prasarana sekolah untuk UNBK karena kurangnya jumlah komputer di SMPN 1 Wedi, sedangkan waktu pelaksanaan UNBK sudah semakin dekat,” ungkap Wiyono.

Ketika ditanya sudah tiap tahun melaksanakan UNBK dan apakah tidak dimasukan dalam Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) karena anggaran pendidikan berdasarkan tahun ajaran bukan tahun anggaran sehingga tidak terkesan mengada- ada.

Bahkan, dari keterangannya terkesan komite hanya dijadikan tameng untuk melegalkan kegiatan pungutan, wiyono enggan menjawab.

Termasuk ketika ditanya tentang pelaksanaan UNBK terkesan dipaksakan padahal pihak sekolah belum mampu melaksanakan UNBK.

Sedangkan, Pemerintah sendiri tidak mengharuskan pelaksanaan UNBK, karena UNBK maupun UNKP adalah hanya metode saja, sedangkan hasilnya sama Wiyono lagi- lagi hanya menjawab datar.

“Sebagai bawahan, saya hanya melaksanakan perintah dari pemangku kebijakan dan hampir semua sekolah di Kabupaten Klaten juga melakukan hal yang sama,” pungkasnya.

Penulis : Agus Widodo

Editor : Hery Setia

LEAVE A REPLY