Foto: Ilustrasi

BOYOLALI, SENTRALONE.COM – Sidang lanjutan hasil  Operasi Tangkap Tangan (OTT) Tim Direktorat Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Jateng, atas kasus pungutan liar Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) Desa Wonosegoro, Kabupaten Boyolali Jawa Tengah dengan tersangka Mochamad Heru Prasetyo, atau biasa disapa Heru.

Dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Boyolali Setyawan Joko Nugroho, membacakan tuntutan sesuai dengan surat dakwaan Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Boyolali. Tersangka adalah Kepala Dusun II Trumon, Wonosari Wonosegoro.

”Selain menjabat sebagai perangkat desa, Tersangka Heru juga merupakan Ketua Panitia Prona 2017 serta dalam pelaksanaannya diduga terlibat masalah pungli proyek tersebut”.

Sementara itu, Kepala Desa Wonosegoro, dihadapan majelis hakim telah mengakui menerima dan menikmati uang hasil Pungli Prona sebesar 1,2 juta rupiah dan 15 juta rupiah. Selain Kades, Bendahara Prona juga menerima uang sebesar 6,2 juta rupiah serta tiga anggota lainnya. Khusus sekretaris hanya 1,4 juta rupiah dan tercatat dalam buku acara.

Namun dalam pemeriksaan saksi, terungkap uang hasil pungli juga mengalir ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebesar 20 juta rupiah, dan Camat Wonosegoro pun turut serta menerima uang sebesar 4 juta rupiah.

Jaksa Penuntut Umum Setyawan Joko Nugroho dan Romli Mukayatsyah menyatakan,” terdakwa bersama-sama dengan Sardi HS selaku penangungjawab panitia Prona dan Pujiyanto selaku sekretaris prona telah memperlihatkan kerjasamanya dalam kasus pungli Prona.

Masing-masing jelas dan sangat kompak dalam melakukan tindak korupsi. Dengan memanfaatkan kekuasaannya itu, tersangka dapat meraup keuntungan uang sebesar 114 juta rupiah, dan uang tersebut ia gunakan sendiri,dan dibagikan beberapa orang panitia antara lain, Kepala Desa dan petugas BPN.

Terpisah kuasa hukum terdakwa, Hermansyah Bakri mengatakan dalam kasus itu,” keseluruhan uang tidak hanya diterima kliennya namun juga diterima Kepala Desa Wonosari (Sardi HS) sebesar 6,2 juta rupiah, bendahara panitia (Ali Khamdani) 6,2 juta rupiah, ditambah lagi tiga anggotanya Yakni, Kadus Khotiri 6,2 juta rupiah, tokoh masyatakat Ngatno dan Partono masing-masing 1 juta rupiah.

Dalam  perkara ini kliennya merasa dikorbankan dijadikan tumbal dengan cara dijebak, seolah-olah terjadi Operasi Tangkap Tangan (OTT, red). Menurut pengakuan Heru, semua yang dilakukan termasuk besaran pungutan warga pemohon prona sudah sesuai prosedur rujukan dan arahan Kades dan Camat.

“Pak Kadus dilaporkan warga lantaran keberatan dipungut 650 ribu untuk tanah pekarangan dan 750 ribu untuk lahan pertanian,” ungkapnya. Padahal uang hasil iuran tersebut sudah disepakati bersama warga yang akan dipergunakan untuk operasional”.

Sehingga informasi pungli tidak benar karena penunjukkan sebagai Ketua Panitia pun juga atas kesepakatan antara tokoh masyarakat dan perangkat Desa Wonosegoro. Hal itu sudah disampaikan klien kami di persidangan, maupun berita acara pemeriksaan (BAP), Kami nilai putusannya berlebihan.

Karena klien kami sudah mengembalikan uang yang dinikmati 6,2 juta rupiah ke jaksa. Kemudian total kerugian tidak sampai miliaran rupiah. Saat ini kami pikir-pikir mau banding atau menerima,” pungkas kuasa hukum terdakwa, Hermansyah.

“Dalam perkara ini, majelis hakim menjerat terdakwa dengan Pasal 12 huruf E Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan vonis selama 4 tahun penjara tahanan dan denda sebesar Rp 200 Juta subsider 6 bulan kurungan serta dibebankan biaya perkara Rp 5 ribu”, terang Majelis Hakim Selasa (03/04/2018).

Hal yang meringankan, terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya. Terdakwa belum pernah dihukum dan telah mengembalikan seluruh uang hasil pungutan. ”Hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah terkait prona sertifikat masal dan merugikan masyarakat Wonosegoro yang awam,” kata majelis hakim.

Penulis : Sugeng Agus W
Editor   : Yasyu Anontigada

LEAVE A REPLY