MARTAPURA, SENTRALONE.COM – Kabar akan diotak-atiknya Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Angkutan Jalan Umum, Orang, dan Barang jadi kontroversi.

Polemik ini menyebar cepat setelah ada permintaan mengakomodir ojek online menjadi angkutan umum.

Padahal, dalam aturan tersebut sepeda motor bukan untuk angkutan umum orang dan barang.

Lalu, aspirasi tersebut ditangkap oleh Anggota DPR RI sehingga ada wacana merevisi untuk mengakomodasi keberadaan jasa transportasi berbasis aplikasi seperti Go-Jek, Grab Bike, Uber Taxi, dan lain-lain.

Revisi UU LLAJ diharapkan dapat menjadi payung hukum bagi jasa transportasi berbasis aplikasi.

“Saya kok lebih menyetujui bila aturan tentang angkutan umum itu dipertahankan seperti saat ini,” terang Eko Agus, Komunitas Biker sekaligus aktivitis dari forum lalu lintas Kabupaten Banjar, Rabu (11/4) siang di Martapura.

Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 terang Eko Agus sangat positif karena relawan dan komunitas bisa terlibat dalam lalu lintas.

Intinya kerja sama dengan Polres Banjar sangat erat dengan aturan tersebut, dalam undang- undang ada pelibatan dari komunitas sebagai salah satu pilar lalu lintas.

Kalau ada revisi, takutnya berimbas dengan kerja relawan dan komunitas serta kewenangan yang berganti sehingga memulai baru lagi.

Sangat melelahkan bila bolak balik hanya mengganti aturan saja.

“Aturan itu lebih fleksibel dan masih relevan kok diberlakukan. Kenapa ada wacana merevisi sehingga membuat kepastian hukum terganggu. Kami sering dilibatkan memberikan pertolongan warga berkat aturan tersebut,” tambah Eko Agus lagi.

UU 22/2009 tambah Agus jadi dasar hukum bagi pelaksanaan tugas kepolisian khususnya bidang lalu lintas.

Sebagai pedoman upaya kepolisian dan manjadi motorik sumber inovasi pelayanan publik kepolisian.

Sejauh ini UULLAJ dirasakan mampu menjadi pemecah masalah khususnya bagi Para pelajar yang genap berusia 17 tahun.

Sebagai contoh program Satpas Polres Banjar melalui SIM Sweet Seventeen Day sangat di apresiasi oleh Para Guru, Siswa Siswi Pelajar dan Dinas pendidikan karena mampu memberikan ide kreasi yang kreatif dan solutif.

Bukti nyata eksistensi UULAJ yang menjadi ruh inovasi munculnya program itu dirasakan sangat bermanfaat sebagai legalitas hukum bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya bagi pelajar yang sudah berusia 17 tahun.

“Silakan menegakan regulasi yang telah ada. Jadi… tidak perlu lagi memasukkan kendaraan roda dua menjadi angkutan atau transportasi publik. Cukup dibuatkan peraturan menteri perhubungan dan tidak merevisi UU itu,” tegasnya.

Komunitas Sosial dari Habar Banua 6 Peduli Mas Koer menyatakan sependapat bila penguatan aturan tersebut dimaksimalkan tanpa merevisi sehingga ada instansi lain punya kewenangan baru.

Biasanya, kewenangan baru menyulitkan selain membutuhkan penyesuaian, juga memerlukan sumber daya manusia.

“Saya masih ingat, UU 22/2009 saja sangat lama disosialisasikan ke masyarakat. Relawan juga dilibatkan. Setelah padu dan implementasinya di lapangan berjalan sesuai rel. kok mau direvisi lagi,” pungkasnya.

Editor : M. Amin

LEAVE A REPLY