Berdiri Diatas TKD, Tower di Medaeng Digembok Warga

46
Lokasi tower yang digembok oleh warga Medaeng.

SIDOARJO, SENTRAL ONE.COM – Tower salah satu Provider yang berdiri diatas lahan milik Tanah Kas Desa (TKD) di lingkungan RT XII RW 04 Desa Medaeng, Jumat (23/8) lalu digembok oleh warga Medaeng yang menuntut haknya untuk kepentingan umum.

Ada beberapa alasan warga berbuat seperti itu, dikarenakan apa yang tertuang dalam perijinan tersebut tidak disampaikan oleh warga.

Dalam hal itu adalah tentang perjanjian kontrak atau MoU yang dilakukan oleh kedua belah pihak antara kepala desa Medaeng dengan pihak pembangunan tower salah satu Provider yang sudah didirikan bahkan sudah on-air saat ini.

Maka pihak lahan yang disewa oleh tower salah satu Provider dianggap bermasalah oleh warga sekitar desa Medaeng kecamatan Waru Sidoarjo, karena pihak lahan yang disewa itu adalah Tanah Kas Desa (TKD).

Sedang untuk perjanjian kontraknya pun pihak warga tidak mengetahui sampai berapa tahun sewa lahan Tanah Kas Desa itu disewakan dan berapa nominal dana yang diberikan oleh pihak Desa selaku pemilik lahan yang disewakan.

Sampai berita ini diturunkan, dari pihak warga desa Medaeng belum pernah tahu dan bentuknya bagaimana isi perjanjian sewa kontrak lahan Tanah Kas Desa tersebut, karena warga tidak diajak musyawarah dengan pihak perangkat desa dan pihak yang akan mendirikan tower dari salah satu Provider.

Suladji salah satu wakil dari warga Medaeng yang menuntut hak warga, saat ditemui wartawan mengatakan,”Alasan warga menyegel tower yang berdiri diatas Tanah Kas Desa di Medaeng ini adalah, bahwa kepala desa itu tidak bisa membuktikan, tidak bisa menunjukkan yaitu masalah MoU nya atau perjanjian dari pihak tower dengan pihak desa, nilai kontrak itu juga belum jelas dan menurut kepala desa dana yang masuk baru Rp.75juta, kompensasi yang disepakati oleh pihak desa itu ditujukan kepada fasilitas umum, antara lain untuk Musholah dan Masjid di wilayah Medaeng dan sekitarnya, warga dilingkungan berdirinya tower diatas TKD tidak pernah diajak musyawarah atau rapat oleh pihak desa masalah setuju atau tidaknya sampai tower itu berdiri dan on-air, walaupun sebagian bangunan dibawah towernya belum 100 persen jadi, dalam arti akses jalan menuju BTS dan Tower belum sempurna,” katanya.

Dan yang paling berbahaya menurut Suladji yaitu bangunan tower itu dekat dengan bangunan sekolah,karena disitu banyak siswa dan siswi sekolah serta dikhawatirkan nanti berdampak pada kesehatan yaitu dengan radiasi.

“Meskipun dengan jangka waktu yang lama, ini kan berbahaya, apalagi dikhawatirkan nantinya apabila tower itu roboh, akan berbahaya juga, maka dari itu warga bersepakat untuk menyegel dalam bentuk dirantai dan dikunci dengan gembok dipintu pagarnya,” jelas Suladji wakil dari warga Medaeng.

Disamping penjelasan dari wakil warga Medaeng, Didik Hariyono S.H yang juga warga Medaeng atau juga disebut sebagai Penasehat Hukum warga Medaeng menjelaskan dengan adanya permasalahan tower yang berdiri diatas lahan Tanah Kas Desa, menyebutkan, bahwa pendirian tower itu belum memiliki iji.

“Tower tersebut tidak mengantongi ijin alias bodong, kenapa saya menyebutkan seperti itu, karena saya sudah mendatangi warga sekitar tower untuk minta keterangan dan ini kesempatan saya untuk meminta tanda tangan kepada masyarakat setempat bahwasannya warga tersebut tidak pernah dimintai ijin dan menolak atas pendirian tower yang didirikan diatas lahan tanah kas desa itu,” ungkap Didik.

Jadi menurut Didik, tower tersebut tidak ada ijin warga, lalu bagaimana dengan IMB nya apabila tidak ada ijin warganya.

“Kemarin saya sempat menanyakan salinan perjanjian kontraknya, antara pihak vendor dari tower dan pihak atas tanah kas desa yang diwakili oleh kepala desanya, karena ini kan Tanah Kas Desa. Dan saya minta bukti pembayaran, ternyata Abdul Zuri selaku Kepala Desa tidak mau menunjukkan surat surat tersebut, dengan alasan ini adalah bersifat rahasia desa, itu alasan tidak tepat bagi Zuri selaku kepala desa, kalau tanah kas desa itu disewa, maka warga Medaeng berhak menanyakan itu,” kata Didik.

Didik Hariyono S.H., mengatakan bahwa pihaknya pada Jumat (30/8) mendatangi kantor P3M (Pusat Pelayanan dan Pengaduan Masyarakat), serta ke Kantor Dinas Perijinan Kabupaten, untuk mengadukan adanya tower yang berdiri diatas Tanah Kas Desa di Medaeng yang menurut Didik Hariyono itu tidak ada ijin bangunannya serta ijin wargapun juga tidak ada.

“Kecuali tanah dan lahan yang di sewa itu milik pribadi, maka siapapun tidak berhak menanyakan jumlah sewa kontraknya, akan tetapi karena ini tanah kas desa jadi tetap harus ada ijin warganya dan harus mengantongi ijin mendirikan bangunan atau juga disebut IMB nya,” ujarnya.

Didik Hariyono S.H selaku Penasehat Hukum atau wakil dari warga Medaeng, ternyata sudah menghubungi pihak masing masing provider, antara lain dari pihak Indosat, XL, dan Telkomsel untuk mencari informasi kejelasan tower yang sudah berdiri diatas Tanah Kas Desa di Medaeng.

Artinya Didik Hariyono juga mencari referensi aturan pendirian tower provider itu bagaimana yang sebenarnya.

Itu yang yang diusahakan oleh Didik Hariyono selaku wakil dari warga Medaeng.

Menurut Didik yang juga seorang pengacara, menjelaskan bagaimana cara pembayaran yang dilakukan pihak vendor kepada pemilik lahan.

“Awal pembayaran 30 persen kontrak sudah ditandatangani itu sudah pasti dibayarkan diawal dengan kondisi sudah boplang, ketika tower itu sudah berdiri, naik mentok itu sudah dibayar 50 persen dan ketika bangunan tower itu berdiri dan lampu sudah menyala dibayarkan 20 persen, itu sudah pelunasan, yang artinya Abdul Zuri selaku kepala desa Medaeng sudah mengantongi dana sewa lahan tersebut dengan jumlah dana yang tidak ditunjukkan kepada warga Medaeng,” jelas Didik.

Disamping tentang perijinannya yang belum dikeluarkan atau belum diurus, letak tower yang sudah berdiri tersebut juga mengkhawatirkan dalam segi keamanan, karena disitu juga ada sekolah SD yang letak tower tepat dibelakang sekolahan tersebut.

Dari pihak sekolahan pun juga tidak diberitahu atau dimintakan ijin untuk pendirian tower tersebut, dan kepala sekolah saat dikonfirmasi dengan Didik Hariyono ternyata tidak ada informasi dan ijin, baik dari vendor ataupun kepala desa Medaeng Abd Zuri.

Didik Hariyono juga menyarankan kepada kepala sekolah agar bisa mengundang para wali atau orang tua murid untuk diajak rapat tentang persetujuan atau tidaknya pembangunan tower yang dekat dengan sekolah yang anak anak bapak ibu tempati.

“Itupun juga sebagai dasar ijin untuk pendirian tower, karena dampak negatifnya yang harus kita pikirkan, artinya kalau ada musibah robohnya tower, siapa nanti yang bertanggung jawab,” tegasnya.

Saat ditemui secara terpisah, Abd Zuri selaku Kepala Desa Medaeng menjelaskan tentang tower yang disegel oleh warga Medaeng.

“Kalau kepala desa bersamaan dengan penyegelan tower itu kan saya tidak punya suatu bahasanya tindakan yang sedianya memutuskan suatu dari pelaksanaan penyegelan tersebut yang dilakukan oleh warga. Karena pedoman kepala desa kan tetap berdasarkan hasil ketetapan Musyawarah Desa yang dipimpin oleh ketua BPD dan anggota, bersamaan dengan sewa tanah kas desa yang disewakan oleh pihak ke dua, yaitu TBG atau Tower Bersama Group, selama 11 tahun dan hasil musyawarah tersebut sudah jelas, bahwa hasil sewa tanah kas desa yang disewakan oleh pihak ke dua itu per tahun adalah Rp. 25 juta, jadi untuk 11 tahun sewanya total keseluruhan sejumlah Rp. 275 juta,” jelasnya.

Zuri melanjutkan, dari jumlah nominal tersebut diputuskan juga Rp. 225 juta untuk membangun pendopo, dan yang Rp. 50 juta dialokasikan kepada masjid dan musholah yang ada di desa Medaeng.

“Jadi jelas penggunaan dana hasil dari sewa tanah kas desa tersebut dibuat untuk dua item yang sudah dijelaskan tadi,” kata Abd Zuri selaku kepala desa Medaeng.

Abd Zuri juga menambahkan, apabila ada warga yang mengatasnamakan masyarakat juga, atau bahasanya disitu ditulis dengan bahasa Gerakan Masyarakat Medaeng (Geram).

Forum Musdes (Musyawarah Desa) itu juga lembaga, tokoh masyarakat se wilayah Medaeng, itupun yang datang dalam forum tersebut, dan dari hasil itupun kita junjung tinggi, dan kalau ada masyarakat yang bertindak seperti itu ya silahkan.

“Tapi kita tetap menghormati apa yang dilakukan daripada masyarakat tersebut. Tapi apa yang disegel oleh mereka itu kan milik TBG dan bukan milik Pemerintahan Desa, kalau tanahnya milik pemerintah desa, dan barangnya itu milik TBG (Tower Bersama Group), dan dari milik barang tersebut, kita kembalikan kemana, hak prerogatifnya itu adalah milik dari barang tersebut. Kecuali tanah dan sawahnya yang disegel, ya beda lagi. Ini yang disegel kan barang milik TBG dan bukan barangnya milik pemerintahan desa, jadi tindak lanjutnya nanti saya kembalikan lagi ke pihak TBG. Tapi pihak pemerintahan desa tetap memediasi serta mengetahui dengan adanya tower yang disegel warga Medaeng,” terang Abd Zuri.

Dalam keterangan yang lain, Didik Hariyono S.H juga memberikan penjelasan bahwa dirinya sudah mengadukan tentang tanah kas desa yang disewakan oleh TBG (Tower Bersama Group) atau pihak ke dua, itu menyalahi aturan, karena tower yang berdiri dan sudah on-air itu tidak berijin alias bodong.

Dan tanda terima laporan pengaduan sudah diterima olehnya.

“Saya juga sudah mempunyai pegangan kuat yaitu tanda terima dari dinas perijinan tentang pengaduan kami tentang masalah tower yang berdiri di Tanah Kas Desa yang tidak mengantongi ijin alias bodong,” pungkas Didik Hariyono.

Publish : Hery Setia