Hutan Sosial, Solusi Kapolres Lumajang Atasi Sengketa Lahan

32
Kapolres Lumajang AKBP Arsal Sahban bersama masyarakat suku Tengger.

LUMAJANG, SENTRAL ONE.COM – Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang kini sedang terjadi konflik horizontal antara masyarakat dengan Perhutani dimana keduanya saling berebut hak milik tanah.

Masyarakat merasa bahwa tanah disana adalah warisan dari nenek moyang mereka yang merupakan suku Tengger dan mendiami wilayah Argosari sejak berdirinya kerajaan majapahit.

Sedangkan pihak perhutani mengklaim tanah tersebut adalah tanah pemerintah dan peruntukannya digunakan untuk hutan lindung dimana pengelolaan dilakukan oleh Perhutani.

Untuk mengatasi hal tersebut Kapolres Lumajang memiliki gagasan pemanfaatan Program Hutan Sosial dimana masyarakat mendapat hak atas pengelolaan lahan perkebunan dan pihak perhutani mendapat bagian untuk penanaman hutan lindung.

“Mari cari jalan tengah untuk mengatasi konflik sengketa lahan ini. Alangkah lebih baik kalau masyarakat mengikuti program hutan sosial karena pembagiannya 70 persen masyarakat dan 30 persen untuk Negara. Sehingga masyarakat tidak perlu risau oleh persoalan pidana yang terjadi akibat pemanfaatan hutan tanpa ijin,” terang Kapolres Lumajang AKBP DR. Arsal Sahban, SH., SIK., MH., MM., di Lumajang, Jumat (6/9).

Nurul Huda selaku Ketua Serikat Pertanian menambahkan bahwa masyarakat selama ini tidak mengetahui tentang program hutan sosial.

“Kami tidak pernah tau program hutan sosial ini dan sepertinya ini dapat menjadi titk terang agar tidak ada lagi konflik antara perhutani dan masyarakat Tengger. Kami setuju dengan adanya pemanfaatan program Hutan Sosial tersebut dan kami ingin program ini segera dapat diterapkan,” ujar Huda.

Publish : Hery Setia