Ketua DPD PAPPRI Jatim Kecam Penganiayaan Pengamen Angklung

101
Ketua DPD PAPPRI Jatim, Sastro Haridjanto Tjondrokusumo.

SURABAYA, SENTRAL ONE.COM – Berbagai elemen seniman di Surabaya mulai ramai menyorot kasus penganiayaan yang dilakukan oknum Satpol PP Surabaya ketika melakukan penertiban terhadap pengamen musik angklung di traffic light Jalan Gunungsari, Surabaya pada Kamis 23 Mei 2019 lalu.

Kali ini Ketua DPD Persatuan Artis Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI) Jatim, Sastra Haridjanto ikut berkomentar terkait penertiban yang dinilai sangat tidak manusiawi itu.

Menurut Hari sapaan akrab Ketua DPD PAPPRI Jatim, seharusnya aparat penegak perda itu mulai meninggalkan cara-cara biadab dalam melakukan tugasnya.

“Setahu saya Bu Wali (Tri Rismaharini) sangat perhatian sama para musisi angklung. Tapi kenapa ada insiden seperti ini (penganiayaan.red) yang dilakukan oleh oknum Satpol PP. Mari kita tinggalkan cara-cara biadab dalam menyelesaikan permasalahan,” kata Hari di Kantor Sekretariat DPD PAPPRI Jatim, Jalan Tenggilis Mejoyo, Jumat (31/5).

Lebih lanjut Hari menjelaskan bahwa, para pengamen angklung ini merupakan seniman yang ikut serta melestarikan kesenian musik tradisional.

Permainan musik angklung yang mereka tampilkan juga bisa dibilang sangat bagus dan menghibur para pengguna jalan yang sedang berhenti menunggu traffic light.

“Mereka (pengamen angklung) mencari makan dengan menyalurkan bakat mereka dalam kesenian tradisional. Mereka juga tidak memaksa meminta uang kepada masyarakat dan boleh dibilang sangat sopan. Permainan musik mereka juga musik tradisional yang juga turut membantu melestarikan kesenian tradisional. Lalu kenapa mereka diperlakukan seperti itu oleh Satpol PP Surabaya,” ungkapnya.

Hari menambahkan bahwa pihaknya akan segera mengatur jadwal untuk bertemu dengan pengamen angklung yang menjadi korban penganiayaan oleh oknum Satpol PP Surabaya, untuk mendengar langsung kronologi yang terjadi pada saat penertiban tersebut.

Bahkan, Hari juga akan mengirim surat ke Walikota Surabaya untuk mencari jalan tengah dari permasalahan yang dapat mencoreng citra baik Walikota Surabaya di mata masyarakat Surabaya .

“Dalam waktu dekat saya akan mencoba bertemu dengan korban, untuk mendengar secara langsung kejadian penganiayaan tersebut. Dan saya juga akan mengadukan kejadian ini ke Bu Wali untuk mencari win-win solution agar permasalahan ini dapat segera diselesaikan,” tuturnya.

Masih Hari, apa yang dilakukannya tersebut merupakan kewajibannya sebagai Ketua DPD PAPPRI Jatim.

Karena bagaimanapun juga para seniman adalah saudara, meskipun tidak berada dalam satu organisasi, tapi ketika ada salah satu seniman yang terdzolimi maka sudah sepantasnya para seniman yang lain turut membantu menyelesaikan permasalahan tersebut.

“Kewajiban saya sebagai ketua DPD PAPPRI kalo ada ‘rakyat’ saya yang terdzolimi maka saya akan memperjuangkan nasib mereka, bahkan bila perlu akan mendampingi korban hingga ditemukan win-win solution demi kebaikan bersama dan demi terwujudnya Indonesia Satu,” pungkasnya.

Publish : Hery Setia