Pengurus Pengkot PBSI Hasil Muskotlub Minta Dilantik

81
Surat rekomendasi pengesahan pengurus Pengkot PBSI Surabaya hasil Muskotlub pimpinan Edwin Tri Tjahjanto.

SURABAYA, SENTRAL ONE.COM – Polemik di tubuh Pengurus Kota (Pengkot) Persatuan Bulutangkis Se Indonesia (PBSI) Surabaya terus berlanjut.

Hal ini diketahui setelah adanya kabar akan dikukuhkannya susunan pengurus Pengkot PBSI Surabaya di bawah pimpinan Edwin Tri Tjahjono oleh Pengurus Provinsi (Pengprov) PBSI Jatim, pertengahan April.

Anehnya, kepengurusan hasil musyawarah kota luar biasa (Muskotlub) itu hingga kini belum mengantongi rekomendasi dari KONI Kota Surabaya.

Ketua Umum terpilih Edwin Tri Tjahjono ketika dikonfirmasi membenarkan jika dirinya sudah mengirimkan surat pengajuan rekomendasi ke KONI Kota Surabaya.

“Soal pelantikan tunggu saja kabarnya. Kita masih menunggu surat rekomendasi dari KONI Kota Surabaya yang saat ini masih dalam proses. Nomor suratnya saya enggak ingat, ini lagi di jalan mas,” kata Edwin ketika dihubungi wartawan, Selasa (12/3) siang.

Dalam surat pengajuan rekomendasi ke KONI Kota Surabaya, ketua terpilih (Edwin Tri Tjahjono) ternyata sudah berani memakai kop surat Pengkot PBSI Surabaya dan tanda tangannya juga sudah mengatasnamakan Ketua Umum Pengkot PBSI Surabaya.

Padahal, kepengurusan hasil Muskotlub di Hotel Narita, 6 Februari lalu belum dilantik.

Informasi yang didapat dari sekretariat KONI Surabaya, membenarkan jika Pengkot PBSI Surabaya sudah mengirimkan surat pengajuan rekomendasi.

Hanya saja, KONI Surabaya menyarankan agar tidak memakai kop surat PBSI Pengkot Surabaya dan yang tanda tangan atas nama ketua terpilih, bukan atas nama ketua umum karena belum ada pelantikan.

“Tapi saran itu tak digubris,” ungkap salah seorang sumber di KONI Surabaya, Selasa (12/3).

Sementara itu, Ketua Umum KONI Kota Surabaya, Hoslih Abdullah menegaskan, meski sudah menerima surat pengajuan rekomendasi dari ketua terpilih, namun KONI belum bisa memberikan rekom.

Sebab, menurutnya masih ada saling klaim antara ketua lama (Bayu Wira) dengan ketua baru (Edwin Tri Tjahjono).

“Ya, persoalan ini akan kita diskusikan dulu dengan bidang organisasi dan bidang hukum untuk mencari solusi terbaik. Selama masih ada polemik, KONI belum bisa memberikan rekomendasi,” tegasnya.

Lebih jauh, ditegaskan Cak Dul, panggilan Hoslih Abdullah, rekomendasi dari KONI selaku induk cabang olahraga (Cabor) di Surabaya memang cukup penting.

Ini terkait pencairan anggaran APBD Pemkot Surabaya lewat Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).

“Hanya cabor-cabor yang dapat rekom dari KONI yang dapat anggaran pembinaan. Jadi, dalam polemik PBSI Surabaya ini, KONI berdiri di tengah-tengah dan tak memihak kemana-mana,” jelasnya.

Terpisah, Bayu Wira, Ketua Umum Pengkot PBSI Surabaya yang lama dan belum mengakui hasil Muskotlub karena dinilai cacat hukum, yakni melanggar AD/ART, mengaku kaget atas keberanian Edwin Tri Tjahjono memakai kop surat Pengkot PBSI Surabaya dan mengatasnamakan ketua umum.

“Ini menyalahi aturan, wong SK pelantikan saja belum ada, koq sudah berani melanggar kode etik,” ungkapnya.

Untuk itu, lanjut dia, persoalan ini akan dilaporkan ke PP PBSI.

“Ya, dalam minggu ini saya akan ke PP PBSI untuk melaporkan hasil muskotlub yang cacat hukum dan juga kasus penggunaan kop Pengkot PBSI Sutabaya ini. Bahkan, kalau Pengprov PBSI Jatim terlibat atau ada di belakang kasus ini akan kita laporkan ke KONI Jatim,” tegas Bayu.

Editor : Hery Setia