Prestasi Jokowi Jadi Faktor Pendongkrak Elektabilitas

57

JAKARTA, SENTRAL ONE.COM – Empat tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo berbagai indikator ekonomi makro Indonesia semakin membaik.

Hal itu disampaikan Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Denni Puspa Purbasari.

Kondisi ini menurut Denni terefleksi pada tingkat elektabilitas Presiden Joko Widodo yang lebih tinggi dibandingkan penantangnya, Prabowo Subianto, dalam survei yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).

“Data tidak bisa bohong. Inflasi selama empat tahun terakhir adalah yang terbaik dalam sejarah Republik Indonesia. Pengangguran hari ini adalah yang terendah sejak reformasi,” tegas Denni, yang membidangi kajian dan pengelolaan isu ekonomi strategis, di Kantor Staf Presiden (KSP), Minggu (24/3).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi selama empat tahun terakhir relatif terjaga di kisaran 3%.

Bahkan, pada Februari lalu, inflasi hanya sebesar 2,57%, turun dibandingkan inflasi Februari 2018 yang sebesar 3,18%.

Inflasi rendah karena harga beberapa kebutuhan pokok yang banyak dikonsumsi masyarakat, terutama masyarakat miskin, menurun.

Harga beras, misalnya, turun dari Rp11.975 per kilogram per Maret 2018 menjadi Rp11.825 per kilogram per Maret 2019.

Pada periode sama, harga gula pasir turun dari Rp14.000 per kilogram menjadi Rp13.250 per kilogram.

Adapun, harga cabe turun lebih dari 30% dari Rp45.000 menjadi Rp30.000 perkilo.

Sementara itu, angka pengangguran per Agustus 2018, yang diumumkan akhir tahun lalu, sebesar 5,34%.

Angka ini turun dari periode sama tahun sebelumnya, sebesar 5,5%.

Lebih jauh, Denni mengelaborasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga diiringi dengan angka kemiskinan dan ketimpangan yang turun.

“Ini menunjukkan, pertumbuhan ekonomi kita adalah pertumbuhan yang berkualitas. Kalau ekonomi tumbuh tapi kemiskinan dan ketimpangan naik, itu artinya pertumbuhan hanya menguntungkan kelompok the haves,” jelas alumni University of Illinois at Urbana-Champaign ini.

Tahun lalu, ekonomi Indonesia tumbuh 5,17%. Pertumbuhan ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya, yang tercatat 5,07%.

Data termutakhir, per September 2018, angka kemiskinan di Indonesia mencapai satu digit, yakni 9,66%.

Padahal, setahun sebelumnya, angkanya masih 10,12%. Angka ketimpangan pun turun dari 0,391 menjadi 0,384.

Namun demikian, Denni menyayangkan masih lebarnya kesenjangan atau gap antara kinerja pemerintahan Presiden Jokowi dengan keputusan masyarakat untuk memilih Jokowi saat pemilu nanti.

Berdasarkan survei SMRC yang berlangsung 25 Februari – 5 Maret 2019, sebanyak 57,6% responden menyatakan akan memilih Jokowi.

Kendati unggul dari Prabowo, angka ini kurang sejalan dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi yang mencapai kisaran 71%.

“Seharusnya, lebih banyak yang favor ke Pak Jokowi,” kata Denni, yang juga akademisi di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Denni mengakui, kurang klopnya tingkat kepuasan masyarakat dengan tingkat keterpilihan Jokowi menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi KSP untuk mengkomunikasikan pencapaian pemerintah dengan lebih baik lagi.

Selain itu, peraih gelar Doktor ekonomi dari University of Colorado at Boulder ini tak menampik, ada hal-hal lain di luar kinerja ekonomi yang mempengaruhi tingkat keterpilihan Jokowi, di antaranya fake news atau hoaks.

Direktur Eksekutif SMRC Djayadi Hanan pun mencermati, politik identitas semakin kuat mewarnai kontestasi politik, tak cuma di Indonesia, tapi juga dunia.

Yang berbahaya, politik identitas ini tidak hanya berkisar di seputar realita, tapi seringkali menciptakan persepsi publik lewat fake news atau hoaks.

Di kancah politik tanah air saat ini, Jokowi kerap diterpa isu abal-abal.

Yang paling menonjol, misalnya Jokowi diisukan sebagai keturunan atau masih terkait dengan PKI dan Jokowi merupakan antek China.

Selain itu, beredar hoaks soal banjir tenaga kerja asing (TKA) di era Jokowi.

Padahal, faktanya, TKA di Indonesia hanya 0,008% dari total pekerja Indonesia yang mencapai 124 juta.

Survei SMRC menunjukkan, masyarakat yang termakan isu-isu tersebut berkisar 6-10%.

Angka ini sebenarnya relatif tak berubah dari tahun ke tahun.

Tapi, perlu diwaspadai karena, secara nominal, cukup banyak.

Patut disayangkan, menurut SMRC, mereka yang termakan hoaks justru lebih banyak yang berpendidikan tinggi dan tinggal di perkotaan.

Persepsi Umum Masih Positif

Kerja tak membohongi hasil. Kendati diterpa hoax dan fake news, kinerja Jokowi masih menjadi bukti kuat sehingga persepsi masyarakat masih positif di semua bidang yang disurvei.

Survei yang melibatkan 2.479 responden dari seluruh provinsi di Indonesia ini mencakup persepsi masyarakat di bidang ekonomi, sosial, hukum, dan politik.

“Kesimpulannya, pada survei Februari-Maret 2019, dukungan ke Jokowi masih lebih tinggi dibandingkan kepada Prabowo, dengan selisih yang signifikan, sekitar 26%. Jadi, jika pemilu dilakukan hari ini, Jokowi akan menang,” jelas Djayadi saat merilis hasil suvei, 17 Maret lalu.

Djayadi menambahkan, sejak survei di tahun 2014 hingga survei terakhir, elektabilitas Prabowo belum pernah mengalahkan Jokowi.

Bahkan, Tim Jokowi-Ma’ruf masih berpotensi memperbesar kemenangan.

Sebab, menurut survei ini, pemilih atau voters yang masih bisa diperebutkan suaranya mencapai 25 persen, yang berasal dari swing voters dan undecided voters.

Dari sisi popularitas (popularity), semua responden (100%) mengaku tahu Jokowi. Dari jumlah ini, yang menyukai (likability) Jokowi sebanyak 86%.

“Hasil survei ini, bagi kami, sebagai semangat, tapi juga sebagai masukan karena target belum tercapai. Target kami lebih tinggi dan seharusnya hasilnya bisa lebih tinggi,” kata Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding. (*)