Proyek Kambing Etawa Rp 9,2 Miliar, Ini Kata Risang Direktur RAR

291

BANGKALAN, SENTRAL ONE.COM – Belasan pengunjukrasa dari Rumah Advokasi Rakyat (RAR) mendatangi kantor kejaksaan negeri Bangkalan di jalan Soekarno Hatta, Bangkalan. Maksud kedatangan tiada lain yakni, mereka mempertanyakan tentang penyidikan kasus dugaan proyek kambing etawa senilai Rp 9,2 miliar yang dilakukan sejak Maret 2018. Dalam hal ini, yakni perihal permintaan uang pengembalian masing-masing Rp 10 juta kepada 273 BUMDES penerima dana tersebut. Menurut RAR, dalam hal ini siapa tersangkanya, serta berapa kerugian negara dalam kasus tersebut?

Ketua LSM Rumah Advokasi Rakyat (RAR) Risang Bima Wijaya ketika melakukan orasi mempertanyakan tentang penyidikan kasus dugaan proyek kambing etawa senilai Rp 9,2 miliar yang dilakukan sejak Maret 2018, Rabu (12/12/2018). Foto: Dok/Direktur RAR/sentralone.com

Pada Maret 2018, pihak Kejari Bangkalan menyatakan bahwa ada dugaan tindak korupsi dalam proyek kambing etawa, dan sudah mulai diselidiki. Mei 2018, Kejari Bangkalan menyatakan bahwa kasus tersebut sudah naik ke tingkat penyidikan. Pada 7 Desember 2018, Kepala Kejaksaan Negeri Bangkalan menyatakan bahwa pihaknya telah menerima pengembalian sebesar Rp 432 juta dari BUMDES, yang merupakan sebagian kerugian negara dalam proyek itu.

’’Pertanyaan kami, dari mana kejaksaan menentukan jumlah kerugian negara? Padahal tidak pernah diajukan permintaan audit ke BPKP berkaitan besarnya kerugian negara dari proyek itu,’’ tanya Direktur LSM RAR, Risang Bima Wijaya, dalam orasinya pada Rabu (12/12/2018) lalu, lanjut dia, berapa sebenarnya jumlah kerugian negara dalam proyek itu? Dari anggaran yang mana? serta dalam indikasi tindak pidana korupsi apa?

Sebab terang Risang, ada dua sumber dana dalam proyek tersebut. Yakni pengadaan 5 ekor kambing sebesar Rp 23.750.000 per desa yang bersumber dari Dana Desa dan biaya pembuatan kandang sebesar Rp 10 juta per desa. ’’Ada 273 desa yang menerima anggaran, masing-masing menerima sebesar Rp 33.750.000,’’ urai Risang.

Sedangkan penyidik kejaksaan meminta uang pengembalian masing-masing Rp 10 juta dari 273 saksi. ’’Kajari bangkalan menyatakan kalau uang Rp 432 juta adalah pengembalian dari saksi. Artinya, uang itu bukan dikembalikan, tapi diminta oleh penyidik kejaksaan,’’ tegas Risang. ’’Nah, uang Rp 10 juta per desa yang diminta penyidik itu, uang apa dan uang darimana? Apakah uang kambing, atau uang kandang? Apa korupsinya di pengadaan kambing, atau di pembuatan kandang? Ini juga masih tidak jelas,’’ tandasnya.

Dipaparkan Risang, proyek tersebut adalah program dari Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa(DPMD) Kabupaten Bangkalan. Proyek ini menjadi rumit dengan adanya orang di luar dua instansi tersebut, yang mencampuri dan ikut mengatur keuangan dalam proyek tersebut. Orang dalam lingkaran setan proyek yang gagal total itu, disebut-sebut bernama Robi. Siapa Robi?

’’Robi ini setahu kami adalah orang yang mengaku bekerja di Bank Mega Cabang Bangkalan. Dia yang meminta kepada suplier yang bernama Hadi, dari PT Lumajang Etawa, untuk membuka rekening di Bank Mega dengan alasan untuk mengumpulkan pajak dari proyek itu,’’ terang Risang. Dan, dari keterangan saksi di Kejari Bangkalan, Robi ini juga melakukan pemotongan uang Rp 3 juta per desa, dengan dalih sebagai biaya sosialisasi proyek itu.

’’Robi juga yang disebut-sebut menerima setoran uang dari desa-desa untuk pembelian kambing, yang dikumpulkan melalui camat-camat di Bangkalan,’’ ungkap Risang. Masih menurut keterangan salah satu saksi, uang yang terkumpul di Bank Mega Bangkalan sebesar 1,5 miliar, ternyata raib. Hanya tersisa Rp 33 juta saja. ’’Ada uang dari proyek ini, sebesar Rp 1.477.000.000 yang hilang dan diduga dicairkan oleh saudara Robi,’’ tambah Risang.

Tak hanya uang proyek di Bank Mega saja yang hilang, menurut salah satu saksi, ada uang pembayaran kambing dari empat kecamatan di Bangkalan yang juga tak jelas rimbanya. ’’Menurut keterangan saksi, yang belum jelas itu pembayaran dari Kecamatan Socah, Kamal, Galis, dan Tanah Merah,’’ ungkap Risang.

Berkaitan dengan penyidikan yang dilakukan Kejari Bangkalan adalah, semua hal tersebut sebenarnya sudah diketahui oleh penyidik. Sebanyak 273 desa penerima program Kambing Etawa diperiksa, belum lagi saksi-saksi dari BPKAD dan DPMD Bangkalan, 18 camat se Bangkalan, suplier dari PT Lumajang Ettawa, termasuk Robi telah diperiksa dan dimintai keterangan. Bahkan, pemeriksaan sampai dilakukan sebuah hotel di Surabaya. Dan satu saksi ada yang diperiksa sampai 7 kali.

’’Sepuluh bulan penyidikan, ratusan saksi sudah diperiksa, kasus ini tak kunjung tuntas. Belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Malah, tiba-tiba yang muncul uang Rp 432 juta yang kata kejaksaan adalah pengembalian kerugian negara dari saksi,’’ ujar Risang. ’’Tersangkanya siapa? Kok tiba tiba muncul kerugian negara?. Mana hasil audit kerugian negara dari BPKP?,’’ sindir Risang.

Pihaknya dari RAR curiga bahwa ada yang tidak beres dalam kasus itu, terutama dalam hal penentuan tersangka. ’’Mudah-mudahan kecurigaan kami tidak benar. Kami mencium ada kasak-kusuk tentang siapa yang harus dikambing hitamkan dan siapa yang harus diselamatkan dalam tanda kutip. Sekali lagi, semoga kecurigaan kami tidak benar,’’ kata Risang.

Dia meminta agar Penyidik di Kejari Bangkalan profesional dalam menangani kasus ini. Karena pihaknya mengetahui ada beberapa berkas administrasi yang dipaksakan ada, agar istilah proyek tersebut tutas dan tidak ada masalah. ’’Misalnya, pelunasan pembelian kambing, yang menurut salah satu saksi dipaksa ditandatangani lunas, padahal masih belum terbayar sebesar Rp 1,5 miliar. Dimasukkannya anggaran biaya kirim Rp 1,6 juta untuk 5 ekor kambing, padahal suplier tidak meminta biaya kirim. Adanya biaya sosialisasi, padahal sebenarnya tidak pernah ada dalam proyek tersebut, dan lain-lain,’’ ungkap Risang.

’’Mudah-mudahan penyidik profesional menyidik, dengan nurani dan akal sehat, tanpa ada motivasi lain, selain penegakan hukum dan menyelamatkan keuangan negara,’’ pungkasnya.

Terpisah, Ketua Pengawas RAR, Mathur Husairi dalam orasinya membeberkan bahwa sejak awal proyek itu sudah tidak beres. Dia memaparkan, proyek itu berawal dari saudara Robi dan mantan Bupati Bangkalan, Makmun Ibnu Fuad yang datang ke Lumajang, untuk membeli 1.029 ekor kambing ettawa. ’’Entah, siapa Robi ini, yang bisa mempengaruhi Bupati Bangkalan saat itu, untuk mengadakan proyek yang boleh dibilang mustahil ini,’’ kata Mathur.

Kenapa mustahil? Sebab, urai Mathur, kambing ettawa tidak akan bisa hidup di lingkungan seperti Bangkalan yang panas dan kering. Pakan kambing ettawa yang khusus, juga tidak tersedia di Bangkalan. Warga desa di Bangkalan, sejak zaman dahulu kala hingga sekarang, tidak pernah memelihara dan merawat kambing ettawa. ’’Sehingga tidak heran, kalau ribuan kambing dalam proyek itu, dilaporkan mati semua,’’ kata Mathur.

Proyek tersebut, sambung Mathur, diprogramkan melalui BPKAD dan DPMD. Seluruh BUMDes se Bangkalan diminta menganggarkan dana untuk membeli 4 ekor kambing ettawa betina dan 1 ekor kambing jantan. Harganya Rp 13.750.000 untuk 4 ekor betina dan Rp 10 juta untuk 1 ekor jantan. ’’Harga itu dari suplier sudah terima ditempat. Tidak ada itu biaya kirim Rp 800 ribu untuk betina dan Rp 800 ribu untuk jantan. Itu dikarang dan dipaksa ada, entah untuk apa tujuannya. Apakah untuk memotong dana, atau supaya bisa dijadikan alasan untuk mengkambing hitamkan suplier,’’ kata Mathur.

Pembayarannya, disetor ke camat-camat di Bangkalan. ’’Tidak ada satupun BUMDes yang melakukan pembayaran langsung kepada suplier. Desa-desa menyetorkan uang kambing itu kepada camat-camat, yang kemudian disetorkan ke Kepala DPMD Bangkalan,’’ ungkap Mathur. Kemudian, oleh DPMD disetorkan kepada saudara Robi.

Robi, paparnya, meminta suplier yang bernama Hadi untuk membuka rekening di Bank Mega, yang katanya untuk mengumpulkan pajak dari proyek itu. Tapi, buku rekening dan ATM dipegang dan dikuasai oleh Robi. ’’Yang kemudian, menurut saudara Had seperti disampaikan oleh saudara Risang tadi, uangnya raib,’’ kata Mathur.

Untuk hal pembeliaan kambing ini, suplier mengaku bahwa pembayaran belum lunas. Ada empat kecamatan yang belum ada pembayaran sama sekali. Kemungkinan, uang yang raib di Bank Mega itu, adalah uang pembayaran dari empat kecamatan tersebut.

Kemudian, sambung Mathur, Pemkab Bangkalan juga menganggarkan dari APBD, uang Rp 10 juta untuk 273 desa, sebagai biaya pembuatan kandang. ’’Menurut penyidik, ada biaya kandang yang di mark up. Kami tidak tahu, berapa nilai mark upnya,’’ ujar Mathur.

Yang pasti, diakatakan Mathur, sangat aneh jika penyidik Kejari Bangkalan menghitung dan menentukan sendiri jumlah kerugian negara. Kemudian meminta saksi-saksi untuk mengembalikannya. ’’Itu yang diminta kembalikan, dari uang Dana Desa atau yang bersumber dari APBD?’’ tandasnya.

Menanggapi unjuk rasa tersebut, Kasie Pidsus Kejari Bangkalan, Hendra Purwanto Arifin, yang menemui pengunjuk rasa berjanji bahwa pihaknya akan profesional menyidik kasus tersebut. Dia menantang, agar melaporkan siapapun penyidik atau oknum kejaksaan yang nakal dalam menangani kasus kambing ettawa. ’’Kalau ada yang nakal, meminta uang dan lain-lain, silakan laporkan kemana saja. Ke Kejaksaan Agung atau kemanapun, Silakan laporkan,’’ tantang Hendra.

Tentang kerugian negara, Hendra menyatakan bahwa pihaknya mengetahui jumlahnya, berdasarkan hasil pemeriksaan saksi ahli. ’’Kami sudah memeriksa saksi ahli hitung untuk menentukan jumlah kerugian negara,’’ kata Hendra.

Pihaknya, sambung Hendra, juga telah memanggil dan memeriksa Robi serta camat seluruh Bangkalan. BUMDes di Bangkalan serta pihak-pihak yang dianggap tahu kasus kambing ettawa, juga telah diperiksa. Namun, Hendra tidak menjawab pertanyaan, apakah mantan Bupati Bangkalan, makmun Ibnu Fuad juga telah dipanggil atau belum.

Terakhir, dia berjanji, akan menetapkan tersangka dugaan korupsi kambing ettawa di Bangkalan, dalam bulan ini. ’’Bulan ini, kita tetapkan tersangkanya,’’ tandas Hendra.

Penulis  : Risang
Editor   : Hery Setiawan
Publish  : Andyan

Sumber : LSM Rumah Advokasi Rakyat (RAR)